next >>
(Skripsi Tahun 2021)
- Analisis yuridis terhadap pengalihan saham pada perusahaan pertambangan yang memerlukan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang bersifat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat terbatas serta tak terbarukan. Konstitusi memandatkan bahwa Negara menguasai dan memanfaatkan mineral ...
- Perlindungan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata ditinjau dari konvensi hak-hak anak dan konvensi organisasi buruh internasional No. 138 dan 182 Anak merupakan individu yang rentan dalam konflik bersenjata dan sering dijadikan korban yakni dipekerjakan sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan yang layak. Anak yang dipekerjakan tersebut menimbulkan adanya ...
- Tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak memuat klausula cidera janji pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia, yang membaginya menjadi tiga cara yakni; eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial, berdasarkan parate eksekusi dan eksekusi di bawah tangan. ...
- Penyimpanan benda sitaan negara dikaitkan dengan pemulihan aset bagi korban tindak pidana Korban adalah pihak yang paling dirugikan saat terjadinya suatu tindak pidana namun seringkali perlindungan terhadapnya tidak sebanding dengan kerugian yang ia derita karena kedudukannya dalam sistem peradilan pidana diambil ...
- Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian secara diam-diam ataupun perjanjian lisan merupakan perwujudan ...
- Kajian hukum terhadap penyalahgunaan kredit perbankan (side streaming) pada Bank X dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Konsep pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu upaya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk ...
- Pendekatan hukum perdata internasional tentang penyelesaian kasus pertanggungjawaban perusahaan manufaktur pesawat udara asing terhadap penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara dalam kecelakaan penerbangan domestik di pengadilan Indonesia Indonesia pada umumnya diproduksi oleh perusahaan manufaktur asing. Beberapa kasus kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya cacat produk pada pesawat yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur ...
- Kajian hukum terhadap uang dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris Kepemilikan uang yang dimiliki oleh Nasabah Penyimpan akan beralih kepada ahli warisnya saat Nasabah Penyimpan meninggal dunia. Ahli waris dari Nasabah Penyimpan dapat mengklaim uang yang ditinggalkan oleh Nasabah Penyimpan ...
- Analisis aspek ketenagakerjaan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum tahun 2019 Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu bentuk realisasi dari ciri tersebut adalah diadakannya Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu sendiri diadakan dan diselenggarakan oleh KPU sebagai lembaga independen. ...
- Analisis yuridis hak penyandang disabilitas netra atas media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak penyandang disabilitas netra atas media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan ...
- Pasal penyebaran berita bohong dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan kebebasan pers Pers yang merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan karena memiliki peran yang penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Untuk dapat menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal, maka Pers dilindungi oleh ...
- Penerapan pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam hukum pidana Indonesia Kejahatan selalu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Dalam keadaan demikian, kita dapat melakukan pembelaan diri yang dalam KUHP dikenal ...
- Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna Electric Scooter GrabWheels berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Perkembangan dalam bidang teknologi dan transportasi menjadikan Grab Indonesia meluncurkan transportasi berjenis baru yaitu e-scooter yang dioperasionalkan melalui layanan penyewaan e-scooter berbasis aplikasi online yang ...
- Analisis yuridis perjanjian baku Ruangguru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Ruangguru merupakan perusahaan teknologi di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan dengan jumlah pengguna lebih dari 15 juta orang. Setiap orang yang ingin menggunakan layanan Ruangguru perlu menyetujui ...
- Analisis mengenai Informed Consent tentang tindakan restrain terhadap pasien dengan gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Seiring dengan dibuatnya bentuk kontrak yang diciptakan secara massal dan kolektif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengatur mengenai larangan penggunaan klausula ...
- Status hukum fighter ISIS berdasarkan hukum hak asasi manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pada pertengahan Feburari 2020 Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa fighter ISIS berkewarganegaraan Indonesia berkeinginan untuk kembali ke Indonesia setelah ISIS mengalami banyak kekalahan. Atas berita ini, Pemerintah ...
- Analisis terhadap Pasal 25 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang berpotensi mendiskriminasi perempuan berdasarkan Convetion of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Diskriminasi terhadap wanita masih banyak terjadi di Indonesia, belakangan ini muncul Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang bertujuan untuk memperkuat ikatan keluarga, karena RUU KK beranggapan bahwa keluarga ...
- Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pemerintah Kota Bandung oleh masyarakat Kota Bandung atas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di zona merah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Keberadaan 22.359 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Kota Bandung menjadi sebuah fenomena yang memerlukan suatu regulasi yang mengatur. Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan ...
- Dasar keabsahan tindakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menerbitkan status izin mendirikan bangunan di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta Reklamasi pantai merupakan proses pembuatan pulau atau daratan yang terletak di atas laut. Dilakukannya proses pembuatan reklamasi pantai dengan tujuan mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin padat. Salah satunya ...
- Perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia yang kapalnya akan berlayar ke wilayah rawan konflik Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap awak kapal yang kapalnya akan berlayar ke wilayah rawan konflik, dimana menurut ILO industri perikanan merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan ...
- Analisis yuridis pemberian restitusi atas korban pelanggaran hak asasi manusia berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 JO Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban dikaitkan dengan statuta Roma sebagai tolak ukur Di Indonesia, korban pelanggaran HAM yang berat hingga saat ini seringkali diabaikan dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh restitusi. Dalam proses peradilan hanya terfokus pada permasalahan mengenai akibat hukum yang ...
- Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap sistem pengupahan tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman Sistem Outsourcing dalam pelaksaan hubungan kerja di Indonesia seringkali dianggap sebagai perbudakkan zaman modern, hal ini disebabkan karena jenis perjanjian kerja yang mengatur sistem outsourcing dianggap merugikan ...
- Alasan pembatalan putusan arbitrase di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase ...
- Pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal tersangka/ terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia dan ahli waris menolak warisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mewajibkan pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangna negeri yang disebabkan oleh perbuatannya. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satunya ...- (Skripsi, 2021)
- Keberlakuan asas non retroaktif sebagai upaya penegakan hukum pidana di Indonesia Asas non retroaktif berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum, karena secara tidak langsung asas non retroaktif sangat berhubungan dengan asas kepastian hukum. Asas ini secara luas diterima, ...
